Ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan, di era pemerintahan Gus Dur, Indonesia dapat dengan mudah memperoleh dukungan finansial 10 miliar dollar. Hanya saja, langkah ini bisa dilakukan jika Indonesia telah mendapatkan pemimpin yang baru.
- Jokowi Diminta Pecat Menteri yang Mulai Kampanye Capres 2024
- Indonesia Bertransformasi Jadi Negara Kleptokrasi, Mahfud MD: Mudah-mudahan Pak Prabowo Bisa Tegas
- Legislator PDIP Minta Polri Konsisten Berantas BBM Ilegal
"Kami lakukan di era kepemimpinan Gus Dur dengan cara utang dibayar hutan," sebut RR dikutip Kantor Berita dalam acara Halaqoh Ekonomi dengan tema 'Membedah Konsep Ekonomi Gus Dur' di Hotel Atria Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Kamis (31/1).
Bagaimana utang dibayar hutan? RR menjelaskan saat itu dunia barat tengah dilanda global warming (pemanasan global). RR lantas menawarkan kepada Jerman untuk membayar utang Indonesia dan menggantinya dengan konservasi hutan di Indonesia.
"Waktu itu negara barat, salah satunya Jerman ramai terus, kamu punya hutan dipotong terus, kita perlu oksigen. Saya kemudian ngomong, ya kamu (Jerman) bantu bayar utang Indonesia, diganti dengan konservasi, mereka mau," ungkapnya.
Indonesia kala itu, lanjut RR, langsung melakukan langkah-langkah inovatif. Caranya dengan mengolah hutan-hutan yang rusak di Kalimantan.
"Kami olah hutan-hutan yang rusak di wilayah Kalimantan dengan cara konservasi. Ini kami tawarkan kepada negara-negara yang memiliki kepedulian dengan lingkungan," tandasnya.
Namun demikian, langkah ini dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. RR pesimis pemerintah saat ini dapat melakukan langkah-langkah inovatif seperti era Gus Dur.
"Konsep ekonomi Gus Dur lebih berpihak pada rakyat. Ekonomi konstitusi dipegang teguh. Siapapun presidennya, kalau menteri pro neo liberalisme akan sulit menjalankannya," tutupnya.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Iwan Sumule Kritik Stafsus Sri Mulyani: Rasio Utang Aljazair Lebih Tinggi, Tapi Banyak Hal Gratis
- Gubernur Khofifah Bersama Jajaran PP Muslimat NU Distribusikan 1.000 Paket Lebaran dari Keluarga Jusuf Kalla untuk Masyarakat
- Akademisi Minta Presiden Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama